“Warga Indonesia Terancam Judol! Jutaan Data Pribadi Diduga Bocor dari Aplikasi Resmi Pemerintah, Peduli lindungi”
Queennews.id – Isu mengenai dugaan kebocoran data pribadi dari aplikasi PeduliLindungi kembali mencuat ke permukaan dan memicu keresahan di tengah masyarakat. Aplikasi yang awalnya dirancang oleh pemerintah untuk memantau pergerakan warga selama masa pandemi COVID-19 ini diduga telah mengalami pelanggaran keamanan data berskala nasional, sehingga informasi sensitif milik jutaan warga Indonesia dikabarkan jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kabar ini pertama kali menyebar melalui forum-forum daring yang menyoroti keamanan digital. Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa data pengguna aplikasi PeduliLindungi, mulai dari nama lengkap, NIK, tanggal lahir, hingga riwayat vaksinasi, telah bocor dan diperjualbelikan di situs gelap (dark web). Beberapa tangkapan layar yang menunjukkan data-data tersebut pun telah viral di media sosial, menimbulkan kekhawatiran akan lemahnya sistem perlindungan siber di tanah air.
Menanggapi isu tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan tengah melakukan investigasi mendalam. “Kami sedang berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta instansi terkait lainnya untuk mengusut sumber dugaan kebocoran ini. Keamanan data pribadi masyarakat merupakan prioritas utama,” ujar juru bicara Kominfo dalam konferensi pers, Selasa (21/5).
Namun, pernyataan ini belum sepenuhnya meredam keresahan publik. Banyak warganet mempertanyakan bagaimana data yang seharusnya dijaga ketat oleh pemerintah justru bisa terekspos ke pihak luar. Beberapa pakar keamanan siber bahkan menilai bahwa arsitektur sistem pada PeduliLindungi belum dirancang dengan prinsip keamanan berlapis yang memadai, mengingat aplikasi tersebut dirilis secara cepat dalam situasi darurat pandemi.
“Dari awal kami sudah mengingatkan bahwa aplikasi semacam ini perlu didesain dengan standar keamanan internasional. Sekarang kita menghadapi risiko besar akibat kelalaian,” ujar Alfons Tanujaya, analis keamanan siber dari Vaksincom.
Sementara itu, masyarakat kini diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan data. Banyak pihak khawatir bahwa informasi yang bocor bisa digunakan untuk penipuan, pemalsuan identitas, bahkan pemerasan digital (cyber blackmail). Beberapa korban bahkan mengaku mulai menerima pesan mencurigakan melalui SMS dan email sejak awal bulan ini.
Di tengah kekhawatiran tersebut, desakan agar pemerintah lebih transparan dan bertanggung jawab pun menggema. Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan dan komunikasi juga dikabarkan akan memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan dalam rapat dengar pendapat. Tak sedikit pula aktivis digital yang mendesak agar pemerintah segera membentuk badan independen pengawas perlindungan data pribadi sebelum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sepenuhnya diberlakukan.
PeduliLindungi sendiri kini telah berganti nama menjadi SatuSehat Mobile, namun database lamanya yang mencakup data dari masa pandemi tampaknya masih belum sepenuhnya aman. Hal ini menjadi tamparan keras bagi ekosistem digital nasional yang masih rentan terhadap serangan siber dan lemahnya sistem pengawasan.
Sebagai pengguna digital, masyarakat disarankan untuk lebih bijak dalam memberikan data pribadi di aplikasi atau layanan daring, serta memperhatikan hak-haknya dalam konteks perlindungan informasi pribadi. Kebocoran data bukan hanya soal teknologi, tapi juga menyangkut kepercayaan dan tanggung jawab negara dalam menjaga privasi warganya.
