Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumsel, M Yansuri Desak Evaluasi Kafe Panhead Usai Penembakan Anggota TNI, Soroti Keamanan Tempat Hiburan
QueenNews.id — Insiden penembakan yang menewaskan seorang anggota TNI di Kafe Panhead memicu sorotan serius dari DPRD Sumatera Selatan.
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumsel, M Yansuri mendesak pemerintah daerah meninjau ulang izin operasional tempat hiburan malam tersebut.
Korban diketahui merupakan anggota TNI berinisial Pratu FAA (23) yang meninggal dunia setelah ditembak rekannya sendiri, Serda RN (23) di kafe yang berada di kawasan Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Sabtu (16/5/2026) dini hari.
Peristiwa tragis itu langsung memunculkan kekhawatiran publik terkait sistem keamanan di sejumlah tempat hiburan malam di Palembang.
Menurut Yansuri, keamanan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam operasional setiap tempat usaha, termasuk sektor hiburan malam.
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh membiarkan tempat usaha beroperasi tanpa pengawasan ketat jika berpotensi mengganggu ketertiban umum.
“Kita tentu ingin Kota Palembang dan Sumatera Selatan secara umum tetap aman dan nyaman bagi masyarakat. Semua jenis usaha silakan berjalan, tetapi jangan sampai mengganggu ketertiban dan keamanan publik akibat kejadian-kejadian seperti ini,” ujar Yansuri, Senin (18/5/2026).
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel itu menilai kejadian kekerasan di tempat hiburan malam bukan kali pertama terjadi. Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih tegas mengevaluasi izin operasional tempat usaha yang dinilai rawan menimbulkan gangguan keamanan.
Menurutnya, pengelola tempat hiburan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keamanan pengunjung, mulai dari pengawasan internal hingga penerapan standar operasional keamanan yang ketat.
“Kalau memang pihak pengelola mampu menjamin keamanan dan kenyamanan pengunjung tentu tidak masalah, apalagi tempat usaha tersebut juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak tenaga kerja,” katanya.
Namun, ia menegaskan jika insiden serupa terus terjadi dan pengelola dianggap gagal menciptakan situasi aman, maka langkah tegas perlu diambil pemerintah daerah.
“Kalau kondisinya terus seperti ini dan berulang, sebaiknya izin operasionalnya ditinjau ulang bahkan bisa ditutup demi menjaga keamanan masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan DPRD Sumsel tersebut sekaligus menjadi tekanan bagi pemerintah daerah dan aparat terkait untuk memperketat pengawasan terhadap operasional tempat hiburan malam, khususnya di Palembang.
Selain evaluasi izin usaha, DPRD Sumsel juga mendorong adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap standar keamanan tempat hiburan guna mencegah tindak kriminal maupun gangguan ketertiban umum di kemudian hari.
Sementara itu, kasus penembakan yang menewaskan anggota TNI tersebut hingga kini masih dalam penanganan aparat penegak hukum untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
