BP Tapera Dorong Kebijakan Hunian Berbasis Data Statistik Perumahan
QueenNews.id – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan dukungannya terhadap pemanfaatan data statistik sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan perumahan nasional. Komitmen tersebut disampaikan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho saat menghadiri forum Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS), Kamis, 13 Agustus 2026.
Forum tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Publikasi yang diterbitkan BPS untuk pertama kalinya ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi perumahan nasional sekaligus menjadi referensi pemerintah dalam menyusun kebijakan pemenuhan kebutuhan hunian.
Ketua BPS Amalia Adininggar menjelaskan bahwa Kementerian PKP dan Kementerian Dalam Negeri selama ini telah menggunakan data BPS sebagai salah satu bahan dalam penyusunan kebijakan. Menurutnya, publikasi Statistik Perumahan 2026 menghadirkan sejumlah data penting, termasuk mengenai kondisi backlog perumahan.
Dalam publikasi tersebut terdapat dua kategori backlog. Backlog 1 menggambarkan persoalan kepemilikan rumah, sedangkan Backlog 2 mencakup keluarga yang telah menempati rumah sendiri tetapi kondisi huniannya belum memenuhi standar kelayakan.
Berdasarkan data yang dirilis, Backlog 1 tercatat menurun dari 9,64 juta menjadi 9,29 juta, sedangkan Backlog 2 berkurang dari 18,77 juta menjadi 18,01 juta. Data tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam akses masyarakat terhadap hunian, meskipun kebutuhan terhadap rumah layak dan terjangkau masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.
BPS juga mencatat adanya peningkatan akses terhadap rumah layak huni sepanjang periode 2025 hingga 2026. Selain itu, publikasi tersebut memuat gambaran mengenai penerima manfaat bantuan pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Data FLPP menunjukkan sejumlah karakteristik penerima manfaat. Kelompok laki-laki tercatat lebih banyak mengakses fasilitas tersebut dibandingkan perempuan. Dari sisi pekerjaan, pegawai swasta menjadi kelompok dengan akses FLPP terbanyak. Sementara berdasarkan penghasilan, kelompok masyarakat dengan pendapatan Rp4 juta hingga Rp6 juta menjadi penerima akses FLPP terbesar.
Pada saat yang sama, kelompok berpenghasilan Rp8 juta hingga Rp10 juta juga menunjukkan peningkatan dalam pengajuan akses pembiayaan tersebut.
BP Tapera Dorong Pemanfaatan Data Perumahan
Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa BP Tapera menyambut baik publikasi Statistik Perumahan 2026 karena data yang lebih terukur dapat membantu pemerintah menentukan arah kebijakan perumahan secara lebih tepat.
BP Tapera juga akan terus mendorong kolaborasi dengan pengembang perumahan agar kebutuhan hunian masyarakat dapat direspons secara lebih efektif. Menurut Heru, ketersediaan data yang akurat penting untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan dukungan pembiayaan dan pembangunan rumah.
“Data perumahan menjadi salah satu dasar penting untuk melihat kebutuhan masyarakat secara lebih jelas. BP Tapera akan terus berkolaborasi dengan para pengembang agar dukungan terhadap penyediaan hunian dapat semakin tepat sasaran,” ujar Heru.
Pemerintah sebelumnya telah memberikan berbagai bentuk dukungan untuk mempercepat pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah. Salah satu kebijakan yang dinilai memberikan dampak terhadap akses pembiayaan adalah kebijakan terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
Heru mengungkapkan, setelah kebijakan tersebut diterbitkan, realisasi pembiayaan mencapai sekitar 40 ribu unit rumah dalam waktu kurang dari dua bulan. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan realisasi, meskipun pemerintah tetap akan melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah berjalan.
“Setelah kebijakan mengenai SLIK OJK diterbitkan, dalam waktu kurang dari dua bulan realisasinya sudah mencapai sekitar 40 ribu unit rumah. Ini dapat menjadi salah satu faktor yang memberikan pengaruh, dan pemerintah tentu akan terus melakukan evaluasi,” kata Heru.
Dorong Integritas dan Percepatan Perizinan
Dalam forum tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan apresiasi terhadap penerbitan Statistik Perumahan 2026. Ia menekankan pentingnya perubahan dalam birokrasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat melalui integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap percepatan pembangunan perumahan dengan mendorong kepala daerah untuk membantu proses perizinan pembangunan serta pelaksanaan program bedah rumah.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, lembaga pembiayaan, dan pemangku kepentingan lainnya dinilai menjadi bagian penting dalam mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat.
Dengan tersedianya data perumahan yang lebih terstruktur, pemerintah memiliki basis informasi yang lebih kuat untuk mengevaluasi kebutuhan hunian, menentukan sasaran program pembiayaan, serta mengukur perkembangan pengurangan backlog perumahan.
Bagi BP Tapera, pemanfaatan data tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program pembiayaan perumahan sekaligus mendukung upaya pemerintah menyediakan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Ke depan, sinergi berbasis data antara pemerintah dan sektor perumahan diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan hunian nasional, termasuk melalui Program Tiga Juta Rumah.
Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES
