Infrastruktur Berkelanjutan Jadi Prioritas, ATI Satukan Langkah Pemerintah dan Swasta
QueenNews.id – Upaya mempercepat pembangunan jaringan jalan tol nasional tanpa bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membutuhkan ekosistem investasi yang kuat, sehat, dan berkelanjutan. Peran sektor swasta dinilai semakin penting untuk mendukung kebutuhan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat, terutama melalui kepastian regulasi dan tata kelola investasi yang memberikan rasa aman bagi para investor.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penyelarasan Ekosistem Infrastruktur Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan” yang digelar Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), Rabu (12/8).
Forum tersebut menjadi wadah strategis bagi pemerintah, badan usaha jalan tol, pelaku industri, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan untuk membahas tantangan dan peluang pengembangan industri jalan tol. Diskusi difokuskan pada upaya menyelaraskan kebijakan, memperkuat kepercayaan investor, serta menciptakan skema pembiayaan yang mampu menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur.
Menteri Pekerjaan Umum Ir. Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan jalan tol tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya, keberhasilan pengembangan infrastruktur membutuhkan sinergi seluruh elemen yang memiliki kepentingan terhadap kemajuan ekonomi nasional.
“Pembangunan jalan tol bukan hanya tentang membangun konektivitas fisik. Infrastruktur ini menghubungkan pusat produksi dengan pasar, membuka peluang investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, seluruh pihak harus bergerak dengan visi yang sama,” ujar Dody.
Dalam FGD tersebut, berbagai isu strategis turut dibahas, mulai dari upaya menciptakan investasi jalan tol yang layak secara ekonomi dan menarik bagi pembiayaan jangka panjang, kepastian pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), mekanisme penyesuaian tarif, hingga penerapan prinsip pembagian risiko yang adil antara pemerintah dan badan usaha.
Selain itu, pembahasan juga mencakup integrasi jaringan jalan tol, optimalisasi pemanfaatan ruang milik jalan tol, pengembangan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP), serta penerapan sistem transaksi tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF). Seluruh aspek tersebut dikaji dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, keberlanjutan bisnis, serta kondisi jaringan jalan tol yang terus berkembang.
Mantan Menteri Keuangan dan Kepala BAPPENAS Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D., yang kini menjabat Dean & CEO ADB Institute, menilai pembangunan jalan tol memiliki dampak ekonomi yang luas, tidak hanya sebatas menyediakan sarana transportasi.
Menurut Bambang, keterlibatan investasi swasta menjadi semakin penting di tengah kebutuhan pembangunan yang besar. Oleh karena itu, diperlukan model pembiayaan yang mampu menarik investor jangka panjang sekaligus memastikan manfaat infrastruktur dapat dirasakan oleh masyarakat.
Pandangan serupa disampaikan Mantan Menteri Keuangan Dr. M. Chatib Basri. Ia menilai keterbatasan ruang fiskal pemerintah membuat kolaborasi dengan sektor swasta menjadi pilihan strategis dalam pembangunan infrastruktur.
Chatib menekankan bahwa daya tarik investasi tidak hanya ditentukan oleh peluang bisnis, tetapi juga oleh kepastian kebijakan dan konsistensi pemerintah dalam menjalankan komitmen yang telah dituangkan dalam kontrak dengan badan usaha. Menurutnya, investor global memiliki banyak pilihan negara tujuan investasi sehingga Indonesia perlu menghadirkan iklim usaha yang kompetitif.
Sementara itu, Kepala Kajian Transportasi, Real Estate, dan Studi Perkotaan LPEM FEB UI Muhammad Halley Yudhistira, Ph.D., menyampaikan bahwa manfaat ekonomi dari jaringan jalan tol akan semakin besar seiring dengan bertambahnya skala pembangunan.
Namun, kebutuhan modal yang sangat besar membuat kapasitas pembiayaan publik tidak dapat menjadi satu-satunya sumber pendanaan. Karena itu, penguatan ekosistem investasi menjadi faktor penting agar kontribusi swasta dapat terus meningkat secara berkesinambungan.
Saat ini, jaringan jalan tol yang telah beroperasi mencapai lebih dari 3.115 kilometer dengan nilai investasi kumulatif sekitar Rp668 triliun dan diproyeksikan mendekati Rp1.000 triliun. Besarnya nilai tersebut menunjukkan bahwa industri jalan tol memiliki posisi strategis sebagai penggerak konektivitas, distribusi logistik, serta pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Umum ATI Rivan A. Purwantono mengatakan industri jalan tol telah mengalami transformasi besar. Jalan tol kini bukan hanya infrastruktur transportasi, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional yang mendukung mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, dan pengembangan wilayah.
“Industri jalan tol harus terus berkembang dengan mengutamakan pelayanan publik, keselamatan pengguna jalan, sekaligus menjaga keberlanjutan iklim investasi. Kolaborasi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi penting untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat, negara, dan pelaku industri,” kata Rivan.
ATI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun tata kelola industri jalan tol yang transparan, adaptif, dan berkelanjutan. Hasil diskusi dalam FGD ini diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui kerja bersama, termasuk pembentukan working group dan forum diskusi berkala guna memperkuat arah pembangunan jalan tol nasional.
Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES
