Turun ke Akar Rumput, DPRD Sumsel Dapil V Serap Aspirasi Masyarakat Mulai dari Pupuk hingga Blank Spot
QueenNews.id – Persoalan pupuk, jalan usaha tani rusak, hingga wilayah tanpa sinyal internet mewarnai agenda Reses Masa Sidang V Tahun Anggaran 2026 yang digelar pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) V.
Selama sepekan, 10 hingga 17 Februari 2026, para wakil rakyat menyambangi masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan Kabupaten OKU Selatan untuk menyerap langsung aspirasi warga sekaligus memantau perkembangan pembangunan di daerah.
Reses ini diikuti sejumlah pimpinan dan anggota dewan, antara lain Andie Dinialdie (Partai Golkar), Sri Mulyadi (Partai Gerindra), Isyana Lonitasari, At Thahirah Putri Lestari (Partai Demokrat), Fathan Qoribi (PKB), Andri Fitriansyah (Partai NasDem), serta Mirza Gumay (PAN).
Koordinator Reses, Sri Mulyadi, menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan ruang strategis untuk menangkap kebutuhan riil masyarakat.
“Melalui reses, kami memperoleh gambaran konkret tentang kebutuhan masyarakat. Semua masukan akan kami tindak lanjuti melalui mekanisme resmi di DPRD,” ujarnya.
Sebagai wilayah dengan potensi pertanian dan perkebunan yang besar, warga OKU dan OKU Selatan berharap dukungan nyata dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, terutama terkait bantuan alat dan mesin pertanian, ketersediaan pupuk, bibit unggul, serta perbaikan jalan usaha tani.
Masyarakat menilai sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi daerah yang harus diperkuat agar kesejahteraan petani meningkat.
Selain itu, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga mendorong peningkatan akses permodalan, pelatihan usaha, serta dukungan pemasaran produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Isu stabilitas harga hasil bumi dan kebutuhan pokok pun turut mencuat dalam dialog terbuka tersebut.
Tak hanya persoalan ekonomi, keterbatasan jaringan internet atau blank spot menjadi keluhan utama warga. Sejumlah wilayah masih mengalami keterbatasan sinyal yang berdampak pada sektor pendidikan, ekonomi digital, dan pelayanan publik.
Masyarakat berharap percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi melalui koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Di samping itu, layanan air bersih dan listrik juga menjadi perhatian. Warga meminta peningkatan kualitas serta pemerataan layanan agar masyarakat pedesaan dapat menikmati akses dasar secara optimal.
Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun tidak akan berhenti pada forum dialog semata. Ia memastikan DPRD akan mengawal melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Kami memastikan setiap aspirasi tidak berhenti di forum dialog, tetapi akan diperjuangkan agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
