Jalan Rusak hingga RS Tipe C, Reses DPRD Sumsel Dapil V Bongkar Kebutuhan Mendesak Warga OKU
QueenNews.id – Jalan provinsi yang berlubang, irigasi belum optimal, hingga dorongan pembangunan rumah sakit tipe C menjadi deretan aspirasi yang mengemuka saat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) V turun langsung ke Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).
Reses Masa Sidang V Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 17 Februari 2026 itu menjadi momentum bagi wakil rakyat untuk menangkap secara langsung kebutuhan riil masyarakat, sekaligus meninjau kondisi pembangunan di lapangan.
Kegiatan tersebut diikuti Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie (Partai Golkar), Koordinator Reses Sri Mulyadi (Partai Gerindra), serta anggota lainnya yakni Isyana Lonitasari (Partai Demokrat), At Thahirah Putri Lestari (PPP), Fathan Qoribi (PKB), Andri Fitriansyah (Partai NasDem), dan Mirza Gumay (PAN).
Dalam berbagai pertemuan dialogis, masyarakat menyampaikan persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar hingga pembangunan jangka panjang.
Sri Mulyadi menegaskan, reses bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan bagian penting dari fungsi representasi anggota dewan.
“Melalui komunikasi dua arah ini, kami memperoleh gambaran nyata kondisi masyarakat. Semua masukan akan diperjuangkan agar selaras dengan kebutuhan warga,” ujarnya.
Menurutnya, seluruh aspirasi didokumentasikan secara sistematis untuk dibahas dalam proses kebijakan dan penganggaran daerah.
Hasil kunjungan lapangan menunjukkan infrastruktur dasar masih mendominasi keluhan warga. Perbaikan jalan provinsi, pembangunan dan rehabilitasi jembatan, serta peningkatan jaringan irigasi menjadi usulan utama guna mendukung aktivitas ekonomi, terutama sektor pertanian.
Selain itu, warga juga mengusulkan pembangunan talud dan bronjong di wilayah rawan banjir dan longsor.
Tak hanya itu, kebutuhan air bersih, peningkatan sanitasi, serta pemasangan penerangan jalan umum (PJU) di kawasan pedesaan dinilai mendesak demi meningkatkan kualitas hidup dan keselamatan masyarakat.
Di sektor pendidikan, masyarakat meminta rehabilitasi ruang kelas, pengadaan sarana pembelajaran, pemerataan tenaga pendidik, hingga pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu. Kesejahteraan guru pun menjadi sorotan dalam dialog tersebut.
Sementara di bidang kesehatan, warga mendorong peningkatan fasilitas Puskesmas, penambahan tenaga medis, serta pemerataan distribusi obat. Percepatan penanganan stunting dan gizi buruk juga menjadi perhatian serius.
Bahkan, muncul usulan pembangunan rumah sakit tipe C di wilayah yang dinilai telah memenuhi persyaratan sebagai bentuk peningkatan layanan kesehatan rujukan.
Andie Dinialdie menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan dikawal melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.
Menurutnya, pembangunan harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar perencanaan administratif.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif, pemerintah daerah, serta perangkat desa dan kecamatan agar usulan pembangunan dapat terintegrasi dalam mekanisme perencanaan daerah.
