Pansus Perkebunan DPRD Sumsel Serahkan Rekomendasi Penataan Tata Kelola Perkebunan kepada Pemkab Lahat
QueenNews.id – Panitia Khusus (Pansus) Perkebunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan rekomendasi hasil pembahasan dan pengawasan terhadap tata kelola sektor perkebunan kepada Pemerintah Kabupaten Lahat, Rabu (15/7/2026).
Rekomendasi tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut atas serangkaian pengawasan yang dilakukan Pansus terhadap berbagai persoalan perkebunan di Kabupaten Lahat, mulai dari aspek perizinan, penguasaan lahan, hingga optimalisasi kontribusi sektor perkebunan terhadap pembangunan daerah.
Ketua Pansus Perkebunan DPRD Sumsel, H. Aswan Mufti, mengatakan rekomendasi tersebut diharapkan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Lahat dalam melakukan pembenahan tata kelola perkebunan secara menyeluruh.
Menurutnya, Pansus menemukan sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian, di antaranya terkait perizinan usaha perkebunan, potensi tumpang tindih penguasaan lahan, serta perlunya optimalisasi pengelolaan sektor perkebunan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah.
“Rekomendasi ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian DPRD Provinsi terhadap masa depan sektor perkebunan di Sumatera Selatan. Kami berharap Pemerintah Kabupaten Lahat dapat menindaklanjutinya secara optimal demi mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujar Aswan Mufti.
Pansus juga merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Lahat melakukan penertiban terhadap lahan perkebunan yang bermasalah serta mempercepat proses verifikasi legalitas perusahaan perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Pansus menilai penguatan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan perkebunan perlu terus dilakukan guna menciptakan tata kelola sektor perkebunan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, menyatakan Pemerintah Kabupaten Lahat menerima rekomendasi yang disampaikan DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai bahan evaluasi dalam pembenahan sektor perkebunan.
Ia mengatakan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap perizinan yang telah diterbitkan serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan aparat penegak hukum, dalam upaya penyelesaian berbagai persoalan pertanahan.
Selain aspek penataan regulasi, Pansus juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta penguatan kelembagaan kelompok tani agar produktivitas sektor perkebunan terus meningkat.
Pada kesempatan yang sama, anggota Pansus Perkebunan DPRD Sumsel, Abdul Fikrianto, menyerahkan secara langsung dokumen rekomendasi Pansus kepada Pemerintah Kabupaten Lahat.
Abdul Fikrianto mengatakan rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pembinaan sekaligus penegakan ketentuan terhadap perusahaan perkebunan agar keberadaan sektor perkebunan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.
Ia juga mendorong lahirnya kebijakan yang mampu meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
