Masih Banyak PR soal Etika Public Relations: Kepuasan Publik di Ujung Tanda Tanya
Queennews.id – Di tengah dinamika komunikasi publik yang semakin kompleks, praktik kehumasan atau public relations (PR) di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam membangun kepercayaan masyarakat. Walau sulit menetapkan angka pasti mengenai tingkat kepuasan publik terhadap etika PR, sejumlah indikator menunjukkan bahwa ruang untuk perbaikan masih sangat terbuka lebar. Masyarakat kini semakin kritis dan tidak segan mengungkapkan ketidakpuasan mereka, terutama ketika etika dalam komunikasi publik dinilai dilanggar.
Isu Etika Masih Jadi Sorotan Tajam
Salah satu indikator utama ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik PR di Indonesia adalah maraknya kasus dugaan pelanggaran etika. Beberapa contoh yang kerap muncul di pemberitaan antara lain penyebaran informasi yang tidak akurat, penggiringan opini publik tanpa dasar faktual, hingga komunikasi yang cenderung manipulatif dan tidak transparan. Praktik semacam ini tidak hanya mencederai kredibilitas lembaga yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi menurunkan citra profesi kehumasan secara keseluruhan.
Media Sosial, Cermin Ketidakpuasan Publik
Era digital menjadikan media sosial sebagai kanal utama masyarakat dalam mengekspresikan opini. Kampanye PR yang dianggap tidak etis atau menyesatkan kerap menjadi bahan cibiran di berbagai platform digital. Tidak jarang, komentar negatif tersebut menjadi viral dan menciptakan opini publik yang luas, bahkan memengaruhi persepsi jangka panjang terhadap institusi yang bersangkutan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki sensitivitas tinggi terhadap komunikasi yang tidak beretika.
Kesenjangan Informasi dan Runtuhnya Kepercayaan
Kritik terhadap PR juga mencuat karena adanya kesenjangan informasi antara organisasi dan publik. Ketika informasi yang disampaikan tidak utuh, sepihak, atau terkesan disembunyikan, kepercayaan publik pun rentan goyah. Rasa tidak puas muncul saat masyarakat merasa dimanipulasi atau dijauhkan dari kebenaran. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi dua kata kunci yang mutlak diperlukan dalam praktik PR modern.
Kebutuhan Mendesak Akan Regulasi Etika Nasional
Sayangnya, hingga kini Indonesia belum memiliki satu kode etik kehumasan nasional yang bersifat mengikat bagi seluruh praktisi. Meskipun sejumlah organisasi profesi seperti PERHUMAS dan ISKI memiliki pedoman etika masing-masing, tidak adanya standar tunggal menyebabkan terjadinya tafsir yang beragam. Akibatnya, pelanggaran etika kerap sulit diukur atau disanksi secara seragam, membuka celah bagi praktik yang tidak sesuai dengan nilai profesionalisme.
Literasi Media dan Peran Pers yang Kian Strategis
Di sisi lain, meningkatnya literasi media di kalangan masyarakat juga turut memengaruhi persepsi publik terhadap PR. Semakin melek media dan berpikir kritis masyarakat, semakin tinggi pula ekspektasi mereka terhadap transparansi dan integritas dalam setiap komunikasi. Media massa pun memainkan peran penting sebagai watchdog yang kerap membongkar pelanggaran etika oleh para praktisi PR. Pemberitaan media yang tajam dan kritis tak jarang menjadi pemicu gelombang ketidakpuasan publik yang luas.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Dengan kondisi tersebut, kehumasan Indonesia perlu berbenah dan menyesuaikan diri dengan standar etika global yang lebih ketat. Pendekatan PR yang humanis, jujur, serta berbasis fakta kini menjadi tuntutan utama masyarakat. Keterbukaan informasi, tanggung jawab sosial, serta komitmen terhadap nilai-nilai etis tidak lagi bisa ditawar.
Kepuasan publik terhadap etika PR bukan hanya tentang citra, tetapi soal legitimasi sosial. Dalam era keterbukaan dan digitalisasi seperti sekarang, satu kesalahan komunikasi bisa berdampak luas, meruntuhkan reputasi yang telah dibangun bertahun-tahun. Oleh karena itu, saatnya para pelaku PR tidak hanya menjadi komunikator, tetapi juga penjaga etika dalam setiap narasi yang disampaikan ke publik.
