Hj. Eva Susanti Serap Aspirasi Masyarakat Banyuasin, Soroti Optimalisasi Otonomi Daerah
queennews.id – Dalam upaya memperkuat hubungan pusat dan daerah serta mendengar langsung suara rakyat, Anggota MPR RI sekaligus DPD RI Dapil Sumatera Selatan, Hj. Eva Susanti, S.E., M.M., menggelar kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, pada Kamis, 24 April 2025.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, SP, serta warga yang datang dari berbagai kalangan masyarakat. Momen ini menjadi ruang dialog langsung antara senator -sebutan Anggota DPDRI- dengan masyarakat di tingkat akar rumput, membahas isu-isu strategis termasuk soal hubungan pusat dan daerah, serta optimalisasi desentralisasi dan otonomi daerah.
Dalam paparannya, Hj. Eva Susanti menekankan pentingnya menjaga keseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, guna menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.
“Desentralisasi bukan hanya tentang pelimpahan kewenangan, tapi juga bagaimana daerah memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya dan kebijakan demi kesejahteraan rakyat. Ini bagian dari komitmen kita terhadap demokrasi dan pemerintahan yang efektif,” ujar Hj. Eva ,sapaan akrabnya.
Warga Tanah Mas menyambut positif kehadiran senator perempuan ini. Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, hingga persoalan sosial-ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.
Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, menyampaikan apresiasi atas perhatian Hj. Eva terhadap masyarakat Banyuasin. Ia menyebut kegiatan ini sebagai bentuk nyata sinergi antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di tingkat nasional.
“Ini kebanggaan bagi kami. Harapannya, suara masyarakat Banyuasin bisa lebih kuat terdengar di Senayan. Sinergi seperti ini sangat kami harapkan untuk terus berlanjut,” ungkap Netta.
Dengan penyerapan aspirasi ini, Hj. Eva menyatakan akan membawa masukan dan keluhan masyarakat ke forum MPR dan DPD RI sebagai bagian dari penguatan sistem pemerintahan yang berpihak pada rakyat.
