Herman Deru Ungkap Kunci Tekan Kemiskinan: Data Akurat dan Pemimpin Turun ke Lapangan
QueenNews.id – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan laporan administrasi. Menurutnya, seorang pemimpin harus memastikan setiap kebijakan lahir dari data yang akurat dan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Pesan tersebut disampaikan Herman Deru saat memberikan keynote speech pada Pembukaan Benchmarking Kebijakan Dalam Negeri Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVII Tahun 2026 di Griya Agung Palembang, Jumat (24/7/2026).
“Tidak mungkin kita bisa mengatasi masalah tanpa diagnosis yang jelas. Jangan hanya melihat dari jendela, tapi turun langsung ke lapangan. Konfirmasi antara laporan dan kondisi riil di masyarakat,” tegas Herman Deru di hadapan para peserta yang berasal dari kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, TNI, Polri hingga Kejaksaan.
Menurut Herman Deru, tantangan pembangunan saat ini menuntut lahirnya pemimpin yang mampu bekerja secara kolaboratif. Ia mengatakan, kompleksitas persoalan sosial, termasuk kemiskinan, tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi atau satu orang saja.
Karena itu, setiap pemimpin harus mampu mengintegrasikan seluruh potensi yang dimiliki daerah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga unsur masyarakat di tingkat paling bawah.
“Kuncinya adalah mengintegrasikan semua kekuatan. Pemimpin harus bisa mengkolaborasikan kedudukan dengan pengalamannya. Garis hierarki sampai tingkat RT harus dirangkul, termasuk bersinergi satu frekuensi dengan TNI dan Polri demi menciptakan rasa aman yang berdampak langsung pada perekonomian,” ujarnya.
Herman Deru menambahkan, penyelesaian persoalan kemiskinan harus dilakukan melalui pendekatan yang menyentuh dua aspek utama, yakni penguatan sumber daya manusia (SDM) dan optimalisasi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki daerah.
Ia juga mencontohkan keberhasilan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang digagas saat pandemi COVID-19. Program tersebut, menurutnya, tidak hanya berhasil membantu menjaga ketahanan pangan masyarakat, tetapi juga mampu menekan laju inflasi dengan mendorong masyarakat menjadi lebih produktif.
“Program ini mengubah pola pikir masyarakat dari semula hanya sebagai konsumen menjadi produsen. Dampaknya tidak hanya memperkuat ekonomi keluarga, tetapi juga mengantarkan Sumsel meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik,” katanya.
Herman Deru menegaskan, pengentasan kemiskinan tidak selalu identik dengan pemberian bantuan materi. Yang lebih penting adalah menciptakan masyarakat yang mandiri melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan.
Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Dr. Agus Sudrajat, S.Sos., M.A., menilai Sumatera Selatan layak menjadi lokasi pembelajaran bagi peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I.
Menurut Agus, berbagai kebijakan yang dijalankan Pemprov Sumsel menunjukkan adanya sinkronisasi yang kuat dengan program prioritas pemerintah pusat, mulai dari penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), perlindungan sosial, hingga upaya menekan angka kemiskinan.
“Persoalan kemiskinan adalah masalah multidimensional. Peserta PKN I dituntut mampu melihat persoalan ini dari berbagai sudut kelembagaan. Sumsel menjadi tempat yang tepat untuk mempelajari kepemimpinan kolaboratif, transformasi perlindungan sosial, hingga pemutusan rantai kemiskinan berbasis ekonomi lokal,” ujarnya.
Ia berharap seluruh peserta mampu memanfaatkan agenda benchmarking tersebut untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang inovatif, aplikatif, dan dapat diterapkan di instansi maupun daerah masing-masing.
Ketua Kelas PKN Tingkat I Angkatan LXVII Tahun 2026, Istiyadi Insani, S.Sos., M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa benchmarking bertema “Kepemimpinan Kolaboratif dalam Mewujudkan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan” diikuti oleh 42 peserta.
Peserta berasal dari berbagai instansi, terdiri atas 10 perwakilan pemerintah daerah, termasuk Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra, serta 32 peserta dari Kementerian PAN-RB, Kementerian Desa, BIN, Polri, Kejaksaan, dan sejumlah lembaga negara lainnya.
Selain mengikuti sesi pemaparan, para peserta dijadwalkan melakukan peninjauan lapangan untuk melihat secara langsung implementasi berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Selatan.
