Air Sugihan Rawan Konflik Gajah, Ini Langkah Konkret Pemkab OKI
QueenNews.id — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan terus memperkuat sinergi dalam upaya mengurangi konflik antara manusia dan gajah liar, khususnya di wilayah Kecamatan Air Sugihan.
Bupati OKI, H. Muchendi, menegaskan bahwa penanganan konflik satwa liar, terutama gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus), menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Ia menilai perlunya langkah komprehensif dan berkelanjutan guna menekan potensi interaksi negatif antara warga dan satwa dilindungi tersebut.
“Pemkab OKI bersama BKSDA dan seluruh pemangku kepentingan terus berupaya mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan. Kita ingin intervensi yang telah berjalan selama ini bisa lebih dimaksimalkan,” kata Muchendi, Jumat (23/5/2025).
Akselerasi Pembangunan Tanggul Gajah
Muchendi juga meminta dinas terkait untuk mempercepat proses perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) guna mendukung pembangunan tanggul penghalau gajah di wilayah rawan konflik.
“Kami mendorong percepatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumsel dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar proyek tanggul gajah bisa segera terealisasi,” tegasnya.
Data Konflik dan Upaya Strategis
Kepala BKSDA Sumsel, Teguh Setiawan, mencatat bahwa dari tahun 2020 hingga Maret 2024, terjadi 47 kasus konflik manusia dan gajah di Kantong Habitat Gajah (KHG) Air Sugihan. Tahun 2022 menjadi tahun dengan kejadian terbanyak, yakni 15 insiden.
Sebagai bagian dari strategi mitigasi jangka panjang, BKSDA telah melakukan pemasangan GPS Collar pada beberapa individu gajah liar. Teknologi ini memungkinkan pemantauan pergerakan kawanan gajah secara real-time.
“Dengan GPS Collar, kita bisa mendeteksi pergerakan gajah dan memprediksi potensi konflik sebelum terjadi. Ini sangat membantu dalam mengarahkan tindakan preventif tim lapangan,” ujar Teguh.
Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Vegetasi Penghalau
Upaya fisik juga dilakukan, termasuk rencana pembangunan tanggul gajah sepanjang 38 kilometer dan pemasangan pagar listrik kejut sepanjang 10 kilometer di jalur lintasan gajah yang sering bersinggungan dengan permukiman.
Selain itu, BKSDA dan masyarakat lokal mulai menanam vegetasi penangkal gajah seperti kakao, kelengkeng, mangga, matoa, serai wangi, hingga sukun timun, di perbatasan area pertanian dan hutan sebagai penghalang alami.
Inisiasi Desa Mandiri Konflik Gajah
Program Desa Mandiri Konflik juga tengah dikembangkan. Melalui program ini, masyarakat yang berada di koridor perlintasan gajah seperti Sugihan–Simpang Heran diberikan pelatihan, edukasi, serta pendampingan dalam menghadapi potensi interaksi negatif.
“Kami dorong masyarakat untuk mampu melakukan mitigasi cepat saat terjadi konflik. Edukasi dan peningkatan kapasitas sangat penting,” ujar Teguh.
Posko Pagarapat: Kolaborasi Multi-Pihak
Sebagai bentuk kesiapsiagaan di lapangan, telah dibentuk Posko Pagarapat di Air Sugihan. Posko ini merupakan kolaborasi antara masyarakat dari lima desa, perusahaan pemegang konsesi, serta BKSDA.
Tim di posko terdiri dari mahout (pawang gajah), polisi kehutanan, pendamping masyarakat, serta gajah binaan.
“Melalui Posko Pagarapat, kami ingin membangun pola hidup berdampingan antara manusia dan gajah dengan prinsip berbagi ruang kehidupan secara harmonis,” pungkas Teguh.
