Bupati Sudah Kelas Nasional, OPD Belum Nyambung, Nopran Marjani Bongkar Penyebab Program Pemkab Lahat Tak Maksimal
QueenNews.id – Pernyataan Anggota DPRD Kabupaten Lahat, Nopran Marjani, yang menyebut banyak kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat bekerja dengan pola ABS (Asal Bapak Senang), kembali menjadi sorotan.
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan untuk menyerang individu, melainkan sebagai evaluasi terhadap budaya birokrasi yang dinilai menghambat keberhasilan program pemerintah.
Menurut Nopran, masih ada OPD yang cenderung hanya menyampaikan laporan menyenangkan kepada pimpinan, tanpa berani mengungkapkan kondisi riil di lapangan.
“Kalau bisa ya bilang bisa, kalau memang tidak bisa, ya harus berani bilang tidak bisa. Jangan semuanya siap, tapi ketika dijalankan ternyata gagal,” tegas Nopran, Jumat (17/7/2026).
Ia menilai, pola kerja seperti itu justru membuat perencanaan program menjadi tidak realistis dan berujung pada kegagalan pelaksanaan.
Program Perikanan Rp2,2 Miliar Jadi Contoh
Sebagai contoh, Nopran menyoroti program Dinas Perikanan pada Tahun Anggaran 2025 yang mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,2 miliar untuk pembangunan kolam, pengadaan sekitar 500 ribu bibit ikan, serta pakan, dengan target keuntungan mencapai Rp3 miliar.
Namun, berdasarkan laporan masyarakat yang diterimanya, hasil program tersebut jauh dari harapan.
“Kolamnya sudah dikuras, hasilnya hanya sekitar tiga ton. Ini sangat jauh dari perencanaan awal,” ungkapnya.
Menurutnya, persoalan itu terjadi karena lemahnya perencanaan sejak awal. Ia menilai pembangunan kolam seharusnya diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan penebaran bibit ikan.
“Harusnya kolam selesai dibangun dulu, baru bibit ditebar. Jangan pembangunan kolam dan pengadaan bibit diajukan bersamaan,” katanya.
“Bupati Sudah Berpikir Nasional”
Saat ditanya apakah kondisi tersebut menjadi alasan perlunya perombakan jajaran OPD, Nopran menegaskan tidak semua pejabat memiliki kinerja buruk.
Namun, ia mengakui ada pejabat yang layak dipromosikan, ada yang perlu dirotasi, bahkan ada yang harus meningkatkan kapasitas melalui pendidikan atau pelatihan.
Menurutnya, persoalan utama bukan pada visi kepala daerah, melainkan kemampuan OPD dalam menerjemahkan kebijakan menjadi program yang benar-benar berjalan.
“Bupati kita pemikirannya sudah kelas nasional. Persoalannya, OPD belum nyambung. Bupati sudah mendatangkan menteri, tapi apakah OPD siap menindaklanjutinya?” ujarnya.
DPRD Tegaskan Fungsi Pengawasan
Nopran berharap kritik tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat agar lebih serius dalam menyusun program pembangunan.
Ia menegaskan setiap kegiatan yang menggunakan anggaran daerah harus diawali dengan perencanaan yang matang agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Dengan perencanaan yang baik saja kadang masih ada kendala, apalagi kalau tanpa perencanaan. Kami hanya menjalankan fungsi pengawasan agar penggunaan anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
