Bupati Toha Ultimatum Perusahaan di Muba untuk Utamakan Tenaga Kerja Lokal, Loker Wajib Dibuka Transparan
QueenNews.id – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menunjukkan sikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.
Di tengah upaya menekan angka pengangguran dan kemiskinan ekstrem Bupati Muba, HM Toha Tohet menginstruksikan seluruh perusahaan migas, pertambangan, perkebunan, hingga sektor industri lainnya untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal serta membuka proses rekrutmen secara transparan.
Instruksi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemkab Muba yang dalam waktu dekat akan melakukan roadshow ke SKK Migas dan seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) guna memastikan implementasi regulasi ketenagakerjaan berjalan sesuai aturan.
Langkah ini sekaligus menjawab harapan masyarakat agar keberadaan perusahaan-perusahaan besar di Bumi Serasan Sekate memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga setempat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muba, Herryadi Sinulingga AP, mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan tenaga kerja lokal yang telah memiliki kompetensi dan sertifikasi nasional memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk bekerja di perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Muba.
Menurutnya, selama ini Pemkab Muba telah menyiapkan sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi, termasuk lulusan PPSDM Migas Cepu serta lembaga sertifikasi profesi lainnya.
“Kami ingin memastikan warga Muba yang sudah memiliki keahlian dan sertifikasi nasional mendapatkan kesempatan kerja yang lebih besar. Baik melalui program magang maupun penempatan kerja langsung, sehingga angka pengangguran dapat ditekan secara signifikan,” ujarnya.
Tak hanya fokus pada penyerapan tenaga kerja, roadshow tersebut juga akan menjadi sarana evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan dalam menjalankan aturan ketenagakerjaan.
Pemkab Muba menegaskan bahwa seluruh perusahaan wajib melaporkan kebutuhan tenaga kerja dan mengumumkan lowongan pekerjaan secara terbuka melalui Disnakertrans. Kebijakan ini mengacu pada Perpres Nomor 57 Tahun 2023, Permenaker Nomor 18 Tahun 2024, serta Peraturan Daerah Kabupaten Muba Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Tenaga Kerja Lokal.
Bupati HM Toha Tohet bahkan memberikan instruksi khusus agar pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap sektor migas, tetapi juga diperluas ke sektor pertambangan mineral dan batubara, perkebunan, serta industri lainnya yang beroperasi di wilayah Musi Banyuasin.
“Perusahaan harus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Jangan sampai investasi berjalan baik, tetapi masyarakat lokal tidak mendapatkan kesempatan yang layak untuk bekerja,” tegas Toha.
Selain mewajibkan transparansi rekrutmen, Pemkab Muba juga meminta perusahaan mengoptimalkan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama peningkatan pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan kerja, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah operasional perusahaan.
Bupati Toha menegaskan bahwa kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan dan pelaksanaan CSR yang tepat sasaran menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
“Saya instruksikan seluruh perusahaan di Muba, baik migas, minerba, maupun perkebunan, untuk mematuhi aturan yang berlaku. Rekrutmen harus transparan dan CSR harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini adalah bagian dari upaya kita mewujudkan Muba Maju Lebih Cepat serta masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan,” tegasnya.
Melalui langkah tegas ini, Pemkab Muba ingin memastikan bahwa investasi yang tumbuh di daerah tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjadi instrumen efektif dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan ekstrem di Musi Banyuasin.
