AI dan Stablecoin Jadi Perhatian dalam Pengawasan Aset Kripto
QueenNews.id — Perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) dan semakin luasnya penggunaan aset digital menghadirkan tantangan baru bagi pengawasan industri keuangan. Risiko penipuan berbasis AI, pencucian uang melalui aset kripto, hingga pengawasan stablecoin menjadi sejumlah isu yang kini mendapat perhatian regulator di kawasan Asia Tenggara.
Berbagai persoalan tersebut dibahas dalam 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dengan dukungan Pemerintah Jepang, di Yogyakarta pada 18–20 November 2026.
Forum tersebut mempertemukan regulator, aparat penegak hukum, akademisi, asosiasi, lembaga internasional, serta pelaku industri dari sejumlah negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura.
Agenda pembahasan mencakup perkembangan kejahatan siber, penyalahgunaan aset virtual, pencucian uang, AI-enabled fraud, pengawasan stablecoin, penerapan FATF Travel Rule, hingga kebutuhan investigasi aset digital yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi.
Founder dan CEO FLOQ, Yudhono Rawis, menilai perkembangan tersebut membutuhkan pendekatan pengawasan yang mampu mengikuti perubahan teknologi.
Menurutnya, industri tidak cukup hanya mengembangkan inovasi produk, tetapi juga harus memperkuat keamanan, kepatuhan, serta mekanisme pemantauan transaksi.
“Risiko dalam ekosistem aset kripto berkembang seiring inovasinya. Karena itu, pengawasan perlu terus menyesuaikan diri, sementara pelaku industri harus memastikan sistem keamanan dan kepatuhan berjalan sebagai bagian dari operasional,” ujar Yudho.
Stablecoin Perlu Pengawasan Lebih Adaptif
Stablecoin menjadi salah satu perhatian karena aset digital tersebut dirancang untuk mempertahankan nilai relatif stabil terhadap aset tertentu dan telah digunakan dalam aktivitas perdagangan maupun transfer nilai.
Di sisi lain, transaksi yang berlangsung cepat dan lintas negara dapat menyulitkan proses identifikasi pihak serta penelusuran aktivitas mencurigakan.
Yudho mengatakan pengawasan stablecoin perlu mencakup transparansi, tata kelola, dan kemampuan menelusuri transaksi.
“Standar pengawasan yang jelas dapat memberikan kepastian kepada industri sekaligus memperkuat perlindungan konsumen,” katanya.
Pertemuan tersebut juga mendorong pertukaran informasi dan pembahasan studi kasus antara regulator serta sektor swasta. Keterlibatan lembaga seperti INTERPOL dan perusahaan analisis blockchain turut mendukung penguatan kapasitas investigasi.
Menurut Yudho, kerja sama regional semakin penting karena transaksi aset digital tidak mengenal batas negara. Perbedaan aturan dan kapasitas pengawasan dapat menjadi hambatan ketika suatu kasus membutuhkan penelusuran lintas yurisdiksi.
Karena itu, koordinasi antara regulator, aparat penegak hukum, dan industri dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga integritas ekosistem aset digital.
Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES


