Serap Aspirasi Warga OKU, DPRD Sumsel Gelar Reses Masa Sidang III Tahun 2025
QueenNews.id — Di tengah jalan-jalan desa yang berlubang dan sinyal internet yang tak kunjung stabil, warga Kabupaten OKU akhirnya punya kesempatan menyuarakan langsung kebutuhan mereka.
Melalui kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2025, para anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil V turun ke lapangan untuk mendengar dan mencatat setiap keluhan masyarakat mulai dari kerusakan infrastruktur hingga sulitnya akses layanan kesehatan. pada 21 hingga 28 Agustus 2025.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Andie Dinialdie, SE., MM (Partai Golkar) selaku perwakilan Dapil V, didampingi Koordinator Reses Isyana Lonitasari, SH (Partai Demokrat), serta sejumlah legislator lain, yakni Sri Mulyadi, SE., M.Si (Gerindra), At Thahirah Putri Lestari, SE (PPP), Fathan Qoribi, ST (PKB), Andri Fitriansyah, ST., MM (NasDem), dan Mirza Gumay, S.IP (PAN).
Reses Jadi Sarana Evaluasi dan Komunikasi Dua Arah
Dalam keterangannya, Andie Dinialdie menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum penting untuk memperkuat silaturahmi, membangun komunikasi dua arah, serta menyerap informasi langsung dari masyarakat.
“Reses adalah instrumen strategis untuk menyelaraskan program DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumsel dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” ujar Andie.
Isu Infrastruktur Masih Mendominasi Aspirasi
Dari hasil pertemuan di berbagai titik, mayoritas aspirasi masyarakat OKU masih berkutat pada persoalan infrastruktur dasar. Kerusakan jalan provinsi dan jalan desa yang menghambat mobilitas antarkawasan menjadi keluhan utama.
Permintaan pembangunan jalan cor beton di Kelurahan Batu Kuning, Desa Tanjung Baru, dan Desa Terusan, serta pengerukan Sungai Ogan untuk mencegah banjir, menjadi sorotan khusus. Warga juga menyuarakan kebutuhan akan jembatan desa, drainase, jaringan listrik, hingga akses internet yang masih belum merata.
Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Diharapkan Terwujud
Masyarakat Kecamatan Peninjauan juga menyuarakan perlunya pembangunan Rumah Sakit Tipe D, guna menghadirkan layanan kesehatan yang merata hingga pelosok. Hal ini dinilai penting mengingat keterbatasan akses medis di wilayah tersebut.
Sektor Pendidikan: Kebutuhan Ruang dan Fasilitas Mendesak
Di bidang pendidikan, warga meminta perhatian terhadap kondisi fisik dan fasilitas sekolah, termasuk penambahan ruang kelas, laboratorium, serta peremajaan sarana di sejumlah SMA dan SMK.
Diantaranya SMA Negeri 4 OKU, SMA Negeri 5 OKU, dan SMK Negeri 3 OKU yang membutuhkan peningkatan fasilitas secara signifikan.
Peningkatan Layanan Kesehatan Dasar Jadi Prioritas
Sektor kesehatan juga menjadi perhatian serius masyarakat. Mereka mengharapkan peningkatan layanan di Puskesmas, Poskesdes, dan Posyandu, serta pemerataan distribusi tenaga medis ke desa-desa.
Hal ini sejalan dengan upaya percepatan penanganan kasus kesehatan dasar, termasuk stunting yang masih tinggi di wilayah Sumsel.
Sebagai daerah agraris, warga OKU juga menuntut kejelasan dan ketepatan dalam distribusi pupuk bersubsidi, serta permintaan akan bibit unggul, alat mesin pertanian (alsintan), dan akses pasar.
Di sektor ekonomi kerakyatan, aspirasi mencakup dukungan terhadap UMKM, koperasi desa, serta program pelatihan keterampilan bagi pemuda dan perempuan. Warga juga mendorong penciptaan lapangan kerja baru, agar generasi muda tidak perlu meninggalkan desa demi mencari penghidupan.
Aspirasi Langsung dari Masyarakat: Sorotan Jalan Rusak dan Fasilitas Publik
Dalam sesi dialog interaktif, beberapa warga menyampaikan aspirasi secara langsung. Rendi Amin, salah satu perwakilan warga, menyoroti kerusakan parah jalan di Kelurahan Batu Kuning dan meminta penertiban kendaraan batu bara serta penambahan lampu penerangan jalan.
Sementara itu, Darman mengusulkan perbaikan Jalan Siring Utama, pengerukan siring besar di belakang Asrama Kodim Sukaraya, normalisasi Sungai Ogan, serta pembangunan gedung baru untuk ruang belajar di SMAN 5 OKU.
Aspirasi Jadi Bahan Penyusunan Pokir dan RKPD 2026
Andie Dinialdie menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat akan dihimpun dan dijadikan bahan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, yang selanjutnya akan dibahas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Kami memastikan bahwa setiap suara masyarakat OKU menjadi landasan kebijakan yang tepat sasaran, adil, dan merata,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan reses adalah wujud nyata akuntabilitas DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
