Pemkot Palembang Gencarkan Komitmen Bangun Hunian Layak Lewat Program Rusun dan Renovasi RTLH
Queennews.id – Palembang, 10 Mei 2025 – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan hunian yang layak bagi warganya. Melalui berbagai inisiatif pembangunan rumah susun (rusun) dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), Pemkot berupaya menghadirkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman, sehat, dan mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat.
Salah satu langkah strategis yang kini tengah digalakkan adalah pengembangan kawasan Rusun 26 Ilir di Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Kawasan ini berdiri di atas lahan seluas sekitar 12 hektare yang memiliki potensi besar untuk ditata ulang menjadi hunian modern yang layak huni. Pemkot berupaya tidak hanya menyediakan bangunan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, menyatakan bahwa Pemkot sangat mendukung Program Nasional “Gerakan Benahi Rumah Agar Layak (GEBRAK) 2025”, yang sejalan dengan target pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan 3 juta rumah secara nasional. Program ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan akan hunian yang aman dan sehat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Meski demikian, Pemkot mengakui bahwa masih terdapat tantangan dalam implementasi program ini. Salah satunya adalah keterbatasan kewenangan dan anggaran, karena sejumlah rumah susun masih berada di bawah pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Perum Perumnas. Alokasi dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pun menjadi terbatas. Sebagai solusinya, Pemkot mengintensifkan pendekatan regulasi dan edukasi kepada masyarakat untuk turut serta menjaga dan merawat lingkungan rusun yang ada.
Selain revitalisasi rusun, upaya nyata Pemkot lainnya adalah merenovasi 30 unit rumah tidak layak huni di berbagai kecamatan di Palembang melalui program GEBRAK. Proyek ini dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk Baznas dan sejumlah perusahaan swasta yang tergabung dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR). Beberapa mitra strategis seperti Bank Sumsel Babel, Perumda Tirta Musi, Telkom, dan lainnya telah berpartisipasi aktif dalam mendukung pendanaan dan pelaksanaan renovasi.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, dalam pernyataannya mengungkapkan bahwa berdasarkan data terakhir, terdapat sekitar 3.700 rumah tidak layak huni di Palembang. Target renovasi 30 rumah dalam tahap awal ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk menekan angka tersebut secara bertahap dan berkelanjutan. Program ini juga melibatkan penilaian langsung oleh tim teknis untuk memastikan rumah yang direnovasi benar-benar berada dalam kondisi tidak layak dan dihuni oleh warga yang membutuhkan.
Dukungan dari pemerintah pusat pun semakin memperkuat komitmen Pemkot. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, dalam kunjungannya ke kawasan rusun 24 dan 26 Ilir, menyoroti kondisi bangunan yang dinilai sangat tidak layak huni. Ia mendorong percepatan revitalisasi kawasan tersebut dan menyarankan agar pembangunan rusun dilakukan secara menyeluruh, termasuk di tepian Sungai Musi, agar kawasan itu bisa menjadi lingkungan bersih dan destinasi wisata yang bernilai ekonomi tinggi.
Langkah-langkah Pemkot Palembang ini diharapkan mampu menjadi fondasi dalam menciptakan kota yang lebih manusiawi dan inklusif, di mana setiap warga memiliki akses terhadap tempat tinggal yang layak, sehat, dan mendukung kehidupan yang bermartabat.
