DPRD Sumsel Gelar Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota
QueenNews.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Rapat Paripurna X dengan agenda utama penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Sumsel.
Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, serta sejumlah anggota dewan dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sumsel bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Senin (24/2/2025).
Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie menurkan bahwa kegiatan reses merupakan bagian penting dari tugas legislatif dalam menyerap dan menampung aspirasi masyarakat, dimana reses anggota DPRD Sumsel kali ini berlangsung mulai tanggal 10 hingga 17 Februari 2025.
Dikatakan Andie, kegiatan ini dilakukan oleh anggota dewan secara perseorangan maupun dalam kelompok di daerah pemilihan (dapil) masing-masing guna memahami secara langsung permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai wilayah Sumsel.
“Hasil dari kegiatan reses ini kemudian dikompilasi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, setiap dapil menyampaikan hasil resesnya, yang mencerminkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah mereka. Salah satu sorotan utama datang dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 yang mencakup Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir (OKI).
Andie Dinialdie, menekankan bahwa DPRD berkomitmen untuk terus mengawal setiap aspirasi masyarakat yang telah disampaikan. Menurutnya, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat segera mendapatkan solusi yang tepat.
“Kami berharap laporan hasil reses ini benar-benar menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan. Apa yang disampaikan masyarakat merupakan cerminan dari kebutuhan nyata yang ada di lapangan. Oleh karena itu, kami akan terus mengawal agar usulan-usulan ini benar-benar ditindaklanjuti,” ujar Andie.
Juru bicara Dapil 3, Muhammad Alki Ardiansyah, mengungkapkan bahwa salah satu aspirasi yang paling sering disampaikan warga adalah terkait kebutuhan alat pertanian dan kelangkaan pupuk. Menurutnya, banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, sehingga berdampak pada produktivitas pertanian mereka. Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah segera mencari solusi konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Selain sektor pertanian, permasalahan infrastruktur juga menjadi perhatian serius. Warga di Dapil 3 mengeluhkan kondisi jalan dan jembatan yang masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan. Beberapa desa juga masih menghadapi keterbatasan akses terhadap air bersih, sehingga masyarakat berharap ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi hal ini.
Tidak hanya itu, penerangan jalan juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat. Warga meminta agar pemerintah segera memasang lampu penerangan jalan di desa-desa guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Selain itu, fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah yang rusak juga menjadi keluhan utama yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Drs. H. Edward Candra, MH, menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat dan menyimak seluruh laporan hasil reses dari masing-masing dapil. Edward berjanji bahwa semua usulan yang telah dirangkum akan diteliti lebih lanjut dan diklasifikasikan sesuai dengan kewenangan pemerintah, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pemerintah pusat.
“Kami akan melakukan kajian mendalam terhadap setiap usulan yang disampaikan, sehingga dapat dipilah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Usulan yang menjadi tanggung jawab provinsi akan kami masukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Sementara yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan pusat, akan kami sampaikan kepada pihak yang berwenang,” jelas Edward.
Lebih lanjut, Edward menegaskan bahwa hasil telaah dari laporan reses ini nantinya akan disampaikan dalam bentuk dokumen tertulis kepada Ketua DPRD Sumsel, untuk kemudian dirangkum dan dijadikan bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Diketahui pada akhir rapat paripurna, dilakukan penandatanganan keputusan DPRD Provinsi Sumsel oleh Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, didampingi Sekda Sumsel Edward Candra. Penandatanganan ini menjadi simbol kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang telah dihimpun selama kegiatan reses. (Adv)
