Bupati Lahat Geram Truk Batubara Biang Kerok Jembatan Ambruk, Provinsi Diminta Bertindak


QueenNews.id — Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, meluapkan kekecewaannya atas masih beroperasinya angkutan batubara di jalan umum, usai meninjau langsung lokasi jembatan ambruk di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Minggu malam (29/6) sekitar pukul 23.14 WIB.
Dalam pernyataan tegasnya, Bursah menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dinilainya lamban mengambil keputusan untuk menutup sementara aktivitas angkutan batubara yang kerap melintas di jalan umum, bukan di jalur khusus sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
“Saya tidak tahu kenapa provinsi tidak berani menutupnya. Kalau kewenangan itu ada di Bupati Lahat, akan saya tutup itu. Karena sesuai aturan, angkutan batubara itu harus melintas di jalan khusus, bukan di jalan umum,” tegas Bursah Zarnubi, didampingi Wakil Bupati Widia Ningsih, Senin (30/6/2025).
Jembatan Ambruk, Akibat Beban Berat Truk Batubara
Menurut Bupati, jembatan yang menjadi penghubung vital antara Kabupaten Lahat dan Muara Enim itu ambruk akibat dilewati empat unit truk pengangkut batubara bertonase besar, masing-masing mencapai 40 ton.
Padahal daya dukung jembatan tidak dirancang untuk beban sebesar itu.
“Ini karena keberatan beban. Kedepannya, tonase truk batubara harus dibatasi maksimal 15 sampai 20 ton, agar jalan dan jembatan di Lahat tidak kembali rusak,” ujar Bursah prihatin.

Saat ini, meskipun masih ada satu jembatan yang dapat digunakan, arus lalu lintas hanya bisa diberlakukan satu arah karena jembatan tersebut masih dalam tahap perbaikan.
Gangguan ini berdampak besar terhadap aktivitas warga dan distribusi logistik di wilayah Lahat dan sekitarnya.
Bupati: Perusahaan Hanya Kejar Untung, Tak Mau Bertanggung Jawab
Kemarahan Bupati juga tertuju kepada perusahaan tambang batubara dan PT MHP, yang menurutnya menghambat proses pembangunan jalan khusus (houling) batubara yang tengah diupayakan oleh Pemkab Lahat.
“Mana ada perusahaan yang mau tanggung jawab? Mereka hanya mau untungnya saja. Padahal ini jelas akibat dari angkutan batubara. Bisa saja nanti kita laporkan ke kepolisian,” tegasnya.
Bursah berkomitmen akan terus mendesak Pemprov Sumsel untuk menutup sementara angkutan batubara, setidaknya hingga jalur khusus (houling road) selesai dibangun dan dapat digunakan secara resmi.
Desakan untuk Pemerintah Provinsi
Tragedi ambruknya jembatan ini menjadi momentum bagi Pemkab Lahat untuk kembali menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap operasional tambang batubara dan kepatuhan terhadap regulasi yang sudah ada.
Bursah juga mengingatkan bahwa keselamatan infrastruktur publik dan masyarakat harus menjadi prioritas utama, bukan hanya keuntungan perusahaan.
