Rapat Paripurna DPRD Lahat Memanas, Nopran Marjani Bongkar Dugaan Budaya ‘ABS’ di OPD hingga Dugaan Selisih 240 Ribu Bibit Ikan
QueenNews.id – Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lahat, Rabu (15/7/2026), berlangsung panas. Anggota DPRD Kabupaten Lahat dari Fraksi Partai Gerindra, Nopran Marjani SPd, melontarkan kritik keras terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.
Dalam sidang yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Nopran menuding masih adanya kepala OPD yang bekerja dengan pola ABS (Asal Bapak Senang).
Menurutnya, laporan yang disampaikan kepada pimpinan diduga tidak menggambarkan kondisi riil di lapangan.
“Jangan sampai anggaran dari pemerintah habis saja, tapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat. Program harus diawasi secara serius, bukan sekadar laporan asal pimpinan senang,” tegas Nopran di hadapan peserta rapat paripurna.
Ia menilai seluruh program unggulan Pemerintah Kabupaten Lahat di bawah kepemimpinan Bupati Bursah Zarnubi dan Wakil Bupati Widia Ningsih perlu dievaluasi secara menyeluruh, khususnya pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
Menurutnya, visi “Membangun Desa, Menata Kota” tidak akan tercapai apabila pelaksanaan program di lapangan tidak diawasi secara maksimal dan hanya berorientasi pada laporan administratif yang menyenangkan pimpinan.
Temukan Selisih 240 Ribu Bibit Ikan
Kritik Nopran bukan tanpa alasan. Sehari sebelumnya, Selasa (14/7/2026), ia melakukan peninjauan terhadap program budidaya ikan di Desa Penandingan, Kecamatan Mulak Sebingkai.
Dari hasil pengecekan tersebut, Nopran mengungkap adanya dugaan ketidaksesuaian antara laporan Dinas Perikanan dengan kondisi di lapangan.
Dalam laporan resmi disebutkan sebanyak 500.000 ekor bibit ikan telah direalisasikan. Namun, berdasarkan hasil pengecekan di lokasi, jumlah bibit yang ditemukan diperkirakan hanya sekitar 260.000 ekor, atau terdapat selisih sekitar 240.000 ekor.
Tak hanya itu, persoalan juga ditemukan pada bantuan pakan ikan. Dari total 76 ton pakan yang disalurkan kepada kelompok pembudidaya, hanya sekitar 24 ton yang telah dimanfaatkan, sedangkan 52 ton lainnya masih tersimpan di gudang.
Menurut Nopran, kondisi tersebut sangat memprihatinkan mengingat pakan ikan memiliki masa simpan terbatas.
“Kalau terlalu lama disimpan, kualitas pakan bisa menurun dan manfaatnya bagi pembudidaya tentu tidak lagi maksimal,” ujarnya.
Kelompok Tani Mengeluh Minim Pendampingan
Selain persoalan bibit dan pakan, Nopran mengaku menerima keluhan dari kelompok pembudidaya ikan terkait minimnya pendampingan dari Dinas Perikanan.
Menurutnya, sejumlah kelompok tani mengaku harus menjalankan program budidaya ikan tanpa pembinaan dan pelatihan yang memadai sehingga menghadapi berbagai kendala di lapangan.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan pelaksanaan program belum berjalan sesuai tujuan.
“Inilah namanya gagal total. Saya minta Bupati Lahat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD terkait agar anggaran yang dikucurkan benar-benar dimanfaatkan secara efektif, transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Nopran.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan dalam rapat paripurna karena menyinggung langsung efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah dan mendorong adanya evaluasi terhadap kinerja OPD yang dinilai belum optimal dalam menjalankan program pembangunan.
