Banyuasin Desak Tambahan Kuota BBM Subsidi, Askolani: Daerah Lumbung Pangan dan Jalur Lintas Butuh Perhatian Khusus
QueenNews.id – Pemerintah Kabupaten Banyuasin mendesak adanya penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk wilayahnya.
Selain menjadi jalur utama Lintas Timur Sumatera, Banyuasin juga merupakan salah satu daerah lumbung pangan nasional dan memiliki ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup sebagai nelayan.
Komitmen itu disampaikan Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, SH., MH saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelesaian Antrean Pengisian BBM Bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) se-Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru secara virtual, Rabu.
Dalam rakor tersebut, Askolani didampingi Asisten III sekaligus Plt. Kepala Dinas Perhubungan Banyuasin Ir. Zakirin, S.P., M.M., CGCAE, Kepala Dinas Koperindag H. Adam Ibrahim, S.E., M.Si., serta Plt. Kepala Dinas Kominfo-SP Hj. Ida Bahagia, S.H., M.M.
Askolani menegaskan, persoalan antrean panjang di sejumlah SPBU tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan riil masyarakat Banyuasin yang memiliki mobilitas tinggi, baik di jalur darat maupun perairan.
“Sebagai daerah yang menjadi jalur Lintas Timur Sumatera, penghasil beras terbesar di Indonesia, serta memiliki banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, Banyuasin membutuhkan perhatian khusus terkait penambahan kuota BBM bersubsidi,” ujar Askolani.
Menurutnya, distribusi BBM yang lancar menjadi faktor penting dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari sektor pertanian, perikanan hingga transportasi.
Antrean BBM Jadi Perhatian Pemprov Sumsel
Rakor digelar sebagai respons Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang dalam beberapa waktu terakhir memicu kemacetan lalu lintas dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), PT Pertamina, serta aparat penegak hukum untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi, khususnya Biosolar dan Pertalite, tepat sasaran.
Pemprov Sumsel juga mengusulkan perubahan mekanisme pembagian kuota BBM subsidi agar alokasi dapat dirinci langsung hingga ke tingkat SPBU sesuai kebutuhan di lapangan.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rakor, usulan kuota BBM subsidi Sumsel tahun ini mencapai 2,8 juta kiloliter. Namun, realisasi yang disetujui hanya sekitar 630 ribu kiloliter.
Kondisi tersebut diperparah oleh meningkatnya perpindahan pengguna BBM non-subsidi ke Biosolar akibat selisih harga yang cukup tinggi, terbatasnya SPBU penyalur, kendala pembayaran non-tunai, serta posisi Sumatera Selatan sebagai jalur strategis Lintas Sumatera.
Banyuasin Siapkan Langkah Pengawasan
Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemkab Banyuasin menyatakan siap memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi melalui sejumlah langkah strategis.
Di antaranya mempercepat penerapan sistem Full QR Code Subsidi Tepat di seluruh SPBU, menata manajemen lalu lintas di sekitar SPBU bersama Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Banyuasin, serta membentuk tim monitoring terpadu yang melibatkan Satpol PP, Dinas Koperindag, dan aparat penegak hukum.
Langkah itu akan diselaraskan dengan pembentukan Satgas Pengawasan BBM Bersubsidi yang segera dibentuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
“Kami siap bersinergi dan menindaklanjuti arahan Pemprov Sumsel. Kami akan berkoordinasi dengan OPD terkait, Polres Banyuasin, dan pengelola SPBU untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tertib dan tepat sasaran,” kata Askolani.
Imbau Masyarakat Gunakan BBM Sesuai Haknya
Di akhir keterangannya, Askolani mengajak masyarakat untuk menggunakan BBM sesuai peruntukannya. Ia menegaskan, subsidi energi harus benar-benar dinikmati kelompok yang berhak.
“BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan. Kami mengimbau masyarakat yang mampu maupun pelaku usaha skala besar untuk menggunakan BBM non-subsidi agar subsidi pemerintah benar-benar tepat sasaran dan memberikan keadilan bagi masyarakat,” pungkasnya.
