Masyarakat Keluhkan Angkutan Batubara yang Terus Sumbang Kemacetan di Lahat
Queennews.id – Masyarakat Kecamatan Merapi Area, Kabupaten Lahat maupun para pengendara yang melintas di Jalinsum Merapi Area, terus mengeluhkan keberadaan angkutan batubara yang membuat macet arus lalu lintas.
Apalagi Hampir setiap malam kemacetan yang ditimbulkan selalu dalam kondisi panjang, baik dari arah Lahat ke Muara Enim maupun sebaliknya.
Pemkab Lahat dan DPRD Lahat lagi-lagi ditantang untuk mengakhiri keluhan terkait angkutan batubara yang melintas di jalan umum tersebut. Namun jika melihat dari upaya sebelumnya, diduga karena tingginya kepentingan dari pemerintah pusat terhadap batubara di Lahat, buat upaya tersebut hanya jadi sebatas harapan belaka.
“Sudah ada dua Bupati Lahat, tapi semuanya tidak bisa mewujudkannya. Kita berharap Bupati Lahat yang baru bisa berikan solusi, bukan sekedar janji saat kampanye saja,” ujar Raka, warga Lahat ketika terjebak macet di Desa Banjarsari, Kecamatan Merapi Timur Lahat, Minggu dini hari (5/1/2025).
Menanggapi keluhan itu, Andriansyah, Wakil Ketua I DPRD Lahat mengatakan, dispensasi terhadap operasional perusahaan tambang batubara di Lahat sudah terlalu lama diberikan, tanpa hasil nyata. Ia mendesak perusahaan untuk segera menyelesaikan pembangunan jalan khusus, agar tidak lagi mengganggu jalur umum.
“DPRD Lahat berencana akan memanggil seluruh perusahaan tambang batu bara, untuk menagih komitmen mereka terhadap pembangunan jalan khusus, dan realisasi flyover atau underpass di kawasan Desa Tanjung Jambu, Kecamatan Merapi Timur,” kata Andriansyah.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lahat ini menambahkan, Desa Tanjung Jambu, yang jadi persimpangan antara jalan khusus batu bara milik PT Servo Lintas Raya dan Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Muara Enim-Lahat, jadi salah satu penyebab dan lokasi kemacetan terburuk. Antrean panjang truk batubara yang keluar masuk gerbang perusahaan, kerap menghambat arus lalu lintas dan memicu keresahan masyarakat.
“Masyarakat terus mengeluhkan dampak operasional truk batu bara, mulai dari polusi udara, kemacetan, hingga kerusakan infrastruktur. Pembangunan jalan khusus serta flyover atau underpass di kawasan itu, harus disegerakan. Kemacetan di Jalinsum sudah terlalu parah dan harus segera diatasi,” ucapnya.
Disinggung jika pihak perusahaan kembali tidak perduli terkait desakan DPRD Lahat, Andriansyah menegaskan, jika perusahaan tidak mengambil langkah nyata, DPRD siap mendorong pemerintah untuk bertindak tegas, termasuk menghentikan operasional di jalan umum.
“Masyarakat Lahat sudah terlalu banyak dirugikan. Tidak hanya debu dan keselamatan berlalu lintas, tetapi juga konflik sosial. Kami berharap semua pihak, dari tingkat kabupaten hingga pusat, memberi perhatian serius terhadap masalah ini,” tegasnya.
