Reses Eva Susanti Serap Keluhan Warga, Pengawasan MBG, Pupuk Langka hingga Harga Pangan
QueenNews.id — Sejumlah persoalan strategis mencuat dalam kegiatan reses Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Sumatera Selatan, Hj Eva Susanti.
Mulai dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di sekolah, stabilitas harga pangan, hingga kelangkaan pupuk subsidi menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari daerah pemilihan Sumatera Selatan, Hj Eva Susanti, memaparkan hasil kegiatan reses serta dialog langsung dengan masyarakat di berbagai daerah di Sumatera Selatan.
Laporan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI yang digelar di Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Eva Susanti menjelaskan, kegiatan reses merupakan bagian dari fungsi konstitusional anggota DPD RI untuk menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah. Dalam berbagai pertemuan dengan warga, muncul sejumlah persoalan penting yang menjadi perhatian masyarakat, terutama di sektor pangan, transportasi, pertanian, serta pengembangan peternakan.
“Dalam dialog bersama masyarakat di berbagai wilayah Sumatera Selatan, banyak persoalan penting yang disampaikan warga. Mulai dari ketahanan pangan, distribusi pupuk bagi petani, hingga persoalan transportasi dan pengembangan peternakan,” ujar Eva Susanti.
Salah satu isu yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan sekolah.
Program tersebut dinilai memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik. Namun, masyarakat menilai pelaksanaannya masih memerlukan penguatan sistem pengelolaan serta pengawasan yang lebih optimal.
Eva Susanti menyebutkan, masyarakat mengusulkan agar pengelolaan dapur SPPG dilengkapi dengan standar operasional prosedur yang jelas, mulai dari pemilihan bahan pangan, proses pengolahan makanan, hingga distribusi kepada siswa.
“Masyarakat berharap ada standar yang lebih ketat dalam pengelolaan dapur MBG agar kualitas makanan dan keamanan pangan benar-benar terjaga,” katanya.
Selain itu, pengawasan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, dinas kesehatan, serta pihak sekolah dinilai penting guna memastikan keamanan pangan dan mencegah potensi kasus keracunan makanan.
Masyarakat juga mengusulkan agar pengadaan bahan pangan dilakukan secara transparan dan memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat sehingga dapat memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Dalam kegiatan reses tersebut, masyarakat juga menyampaikan kekhawatiran terkait potensi kenaikan harga bahan pangan menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.
Beberapa komoditas yang menjadi perhatian antara lain beras, minyak goreng, gula, daging, dan telur.
Eva Susanti mengatakan masyarakat berharap pemerintah dapat memastikan ketersediaan pasokan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga agar tetap terjangkau.
“Warga juga menginginkan distribusi pangan diperkuat agar tidak terjadi kelangkaan di daerah tertentu. Operasi pasar dan penguatan cadangan pangan daerah dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga,” jelasnya.
Selain sektor pangan, persoalan transportasi juga menjadi topik yang banyak disampaikan masyarakat, baik transportasi darat, sungai, maupun laut.
Menurut Eva Susanti, masyarakat menilai pengawasan terhadap kelayakan kendaraan dan kapal perlu ditingkatkan guna menjamin keselamatan penumpang.
Integrasi sistem transportasi antar moda juga dinilai perlu diperkuat agar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik menjadi lebih efisien.
Di sektor pertanian, para petani mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk subsidi saat masa tanam karena distribusinya dinilai belum merata dan sering terlambat.
Petani juga berharap adanya penyediaan bibit pertanian yang berkualitas serta pendampingan teknis dari penyuluh pertanian agar dapat meningkatkan produktivitas hasil panen.
Aspirasi lain yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan pengembangan sektor peternakan, baik peternakan unggas maupun ternak besar seperti sapi dan kambing.
Menurut Eva Susanti, sebagian besar usaha peternakan di daerah masih dilakukan secara tradisional dengan keterbatasan teknologi dan manajemen produksi.
Karena itu, masyarakat berharap pemerintah dapat memperkuat program pembinaan dan pelatihan bagi para peternak, termasuk terkait kesehatan hewan, manajemen pakan, serta teknik budidaya modern.
Selain itu, dukungan akses terhadap bibit ternak unggul dan fasilitas peternakan dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan peternak di daerah.
Eva Susanti menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut akan menjadi bahan penting dalam pembahasan kebijakan di tingkat nasional.
