BarataYudha Suarakan Aspirasi Rakyat, Fraksi PKS DPRD Palembang Buka Telinga dan Hati
QueenNews.id — Langkah konsolidatif Relawan BarataYudha terus bergulir untuk menyuarakan aspirasi rakyat pasca Pilkada Kota Palembang 2024.
Senin (7/7), BarataYudha kembali menyambangi DPRD Kota Palembang dan disambut hangat oleh Fraksi PKS, sebagai bagian dari rangkaian audiensi mereka ke fraksi-fraksi yang tidak mengusung pasangan Ratu Dewa – Prima Salam (RDPS) dalam Pilkada lalu.
Kehadiran BarataYudha diterima langsung oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Palembang Hj. Yulfa Cindosari, S.Ud, dan anggota fraksi Muhammad Hibbani, S.Mn.
Dalam sambutannya, Yulfa menyampaikan apresiasi atas inisiatif gerakan sipil ini dan memohon maaf karena lima anggota fraksi lainnya berhalangan hadir.
“Kami menghargai kepercayaan BarataYudha kepada PKS untuk menyampaikan aspirasi. Meski tidak lengkap, substansi pertemuan ini tetap kami jaga,” ungkap Yulfa.
Sementara itu, Hibbani mengenang perjuangan bersama saat mendukung pasangan Yudha-Bahar di Pilkada lalu.
“Kami senang bisa bertemu kembali. Meski belum beruntung dalam kontestasi, perjuangan BarataYudha yang terus hidup sampai hari ini patut diapresiasi. Kami di PKS tetap terbuka untuk mendengarkan dan meneruskan aspirasi rakyat,” ujarnya.
9 Program Unggulan Yudha-Bahar Diusulkan Masuk Pemerintahan Baru
Koordinator BarataYudha, Dedek Chaniago alias Jenderal DC, menjelaskan bahwa aspirasi yang dibawa berasal dari struktur relawan yang mencakup 18 kecamatan, 107 kelurahan, dan 4.174 koordinator RT. Dalam audiensi itu, pihaknya menyampaikan dua bentuk aspirasi: tertulis dan lisan.
Dalam dokumen tertulis, BarataYudha mengusulkan agar 9 program unggulan pasangan Yudha-Bahar tetap diperjuangkan dan diakomodir oleh Pemerintah Kota Palembang yang baru. Program-program tersebut meliputi: Berobat Gratis, Sunat Gratis, Kuliah Gratis, Internet Gratis, Ambulan Gratis, Pelatihan Keahlian Gratis, Fogging Gratis, Sembako Murah, Dana Operasional RT sebesar Rp50-100 juta per tahun.
Selain itu, BarataYudha juga mendorong Fraksi PKS untuk:
Membuka ruang Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) bagi aspirasi relawan di seluruh wilayah Kota Palembang.
Bersikap kritis dan konsisten dalam mengawasi kinerja pemerintahan Ratu Dewa – Prima Salam agar tetap berpijak pada janji kampanye dan visi-misi mereka.
Aspirasi lisan yang disampaikan sejumlah anggota BarataYudha turut menyoroti isu-isu krusial seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan batas wilayah yang berdampak langsung pada masyarakat.
PKS Siap Kawal, Selama untuk Kepentingan Rakyat
Merespons usulan tersebut, Yulfa menegaskan bahwa Fraksi PKS akan menyampaikan aspirasi ini ke Pemerintah Kota Palembang.
“Sebagian program ini sebenarnya sudah sejalan dengan visi kami dan pernah kita perjuangkan bersama. Kami akan terus berjuang demi rakyat, tentu dalam koridor hukum dan strategi politik yang tepat,” tegasnya.
Yulfa juga menyoroti pentingnya memperjuangkan persoalan tapal batas wilayah, yang sebelumnya juga pernah mereka kritisi dalam kasus Raperda RTRW yang merugikan masyarakat.
Sementara Hibbani menambahkan, upaya BarataYudha patut diapresiasi karena menjadi contoh partisipasi sipil yang konstruktif dan bisa menjadi pemicu komunikasi antarfraksi.
“Kami di legislatif memang tidak bisa mengeksekusi kebijakan, tapi dengan semakin banyak dukungan antarfraksi, sikap politik kita bisa lebih kuat dalam mempengaruhi kebijakan eksekutif,” ujarnya.
BarataYudha: Ruang Parlemen Harus Jadi Rumah Rakyat
Menutup audiensi, Dedek Chaniago menyampaikan harapan agar semangat keterbukaan dan partisipasi seperti ini dijaga oleh semua fraksi.
“Kami tidak datang dengan spanduk atau teriakan, tapi dengan data, argumen, dan suara rakyat kecil yang sering tak terdengar. Inilah bentuk baru perjuangan sipil yang etis dan bermartabat,” ucapnya.
Aspirasi secara tertulis pun resmi diserahkan kepada Ketua Fraksi PKS sebagai dokumen penting perjuangan warga.
Bangkitkan Partisipasi Sipil, Lawan Apatisme Politik
Langkah BarataYudha ini bukan hanya menyuarakan program yang sempat dijanjikan, tapi juga menegaskan bahwa politik harus dikawal, bahkan setelah pemilu usai.
Mereka ingin mengubah pola perjuangan dari aksi massa ke diplomasi publik, menjadikan dialog sebagai alat perjuangan dan DPRD sebagai rumah rakyat, bukan menara gading.
