Bukan Cuma Sampah, Saluran Air di Kota Lahat Kini Jadi Tempat BAB, DLH: Petugas Sampai Menyerah
QueenNews.id – Upaya Pemerintah Kabupaten Lahat mengatasi persoalan banjir ternyata menghadapi persoalan yang lebih serius dari sekadar tumpukan sampah. Sejumlah saluran air di dalam Kota Lahat ditemukan telah berubah fungsi menjadi tempat pembuangan kotoran manusia.
Kondisi tersebut terungkap dalam penanganan Satuan Tugas Prokasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lahat yang selama setahun terakhir melakukan pembersihan di sejumlah aliran air.
Sedikitnya tiga aliran air menjadi sasaran pembersihan, yakni Air Apul yang mengalir dari kawasan Talang Jawa Selatan menuju Kota Baru, Air Lahangan dari Bandar Jaya hingga Manggul, serta Air Tuo dari kawasan Gunung Gajah menuju Pasar Bawah.
Kepala DLH Lahat, Dodi Nasoha melalui Kabid Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Rosivel T Herwin, mengatakan pihaknya masih menemukan masyarakat yang memanfaatkan selokan maupun aliran air sebagai tempat buang air besar (BAB).
Temuan tersebut antara lain berada di kawasan Kelurahan Talang Jawa Utara, Talang Jawa Selatan, Pasar Bawah hingga kawasan Perumnas Tiara, Kelurahan Bandar Agung.
“Kalau hanya sampah, tidak masalah, petugas kita masih sanggup membersihkannya. Tapi kalau sudah kotoran manusia yang menumpuk dan mulai mengering, petugas kita menyerah juga,” kata Herwin, Senin (10/8/2026).
Sedimentasi Tinggi, Normalisasi Belum Maksimal
Herwin menjelaskan, persoalan tersebut semakin kompleks karena kondisi sejumlah saluran air juga mengalami sedimentasi yang cukup parah.
Menindaklanjuti arahan Bupati Lahat Bursah Zarnubi agar aliran air kembali lancar dan risiko banjir dapat ditekan, DLH turut melakukan upaya normalisasi tiga aliran tersebut.
Padahal, secara kewenangan normalisasi merupakan ranah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Namun, DLH tetap bergerak untuk membantu penanganan di lapangan.
Hanya saja, upaya tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal karena sedimentasi yang sudah terlalu tinggi.
“Meski itu tugasnya Dinas PUPR, kita mengesampingkan hal itu. Sudah kita upayakan, tapi belum maksimal, karena kita hanya menggunakan tenaga manusia. Butuh alat khusus untuk mengangkut endapan yang sudah tinggi itu,” jelas Herwin.
Di sejumlah titik, endapan bahkan disebut hampir menyamai tinggi tembok penahan saluran. Kondisi ini membuat proses pembersihan secara manual menjadi semakin berat.
Sampah Diangkut Lebih dari Satu Ton, Dua Hari Kemudian Menumpuk Lagi
Persoalan lain yang membuat upaya pembersihan seolah tidak pernah berakhir adalah perilaku membuang sampah sembarangan.
Herwin mengungkapkan, setiap kali Satgas Prokasi melakukan pembersihan, volume sampah yang berhasil diangkut bisa mencapai lebih dari satu ton.
Ironisnya, saluran yang baru dibersihkan kembali dipenuhi sampah hanya dalam waktu sekitar dua hari.
Menurut Herwin, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan banjir di Kota Lahat tidak bisa hanya dilihat dari sisi kapasitas dan kondisi drainase.
“Artinya kesadaran masyarakat sangat kurang terhadap sampah. Bisa terlihat saat kemarau ini. Sampah yang ada di selokan itu tidak mungkin sampah yang terbawa air, kecuali memang sengaja dibuang di lokasi,” bebernya.
Karena itu, ia meminta masyarakat ikut mengambil peran menjaga kebersihan saluran air.
Menurutnya, pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan persoalan banjir apabila kebiasaan membuang sampah maupun kotoran ke saluran air masih terus dilakukan.
Dukung Pembongkaran Bangunan di Atas Drainase
Herwin juga menyatakan dukungan terhadap langkah Bupati Lahat yang berencana melakukan penertiban dan pembongkaran bangunan liar yang berdiri di atas drainase.
Menurutnya, keberadaan bangunan di atas saluran air dapat semakin menyulitkan proses pembersihan dan pemeliharaan drainase.
Namun, ia menegaskan persoalan yang dihadapi Kota Lahat bukan semata-mata saluran yang dangkal atau tertutup bangunan.
“Bukan hanya soal selokan yang dangkal. Ada perilaku masyarakat yang buat saluran air berubah jadi tempat pembuangan sampah bahkan septic tank,” sampainya.
Ia berharap penanganan persoalan banjir dilakukan secara bersama-sama, mulai dari normalisasi saluran, penertiban bangunan di atas drainase, hingga perubahan perilaku masyarakat.
